Beberapa waktu yang lalu, saya datang ke Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Surabaya, untuk mengurus balik nama Ijin Pemakaian Tanah (IPT) atau yang lebih dikenal dengan surat ijo salah satu klien saya. Saya ingin menanyakan alasan kenapa berkas saya dikembalikan oleh Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA).
Saya langsung bertemu dengan salah satu Pejabat di kantor tersebut. Pejabat itu menyambut kami dengan sangat ramah dan mau mendengarkan keluhan saya. Jauh dari image PNS yang terkesan angkuh dan lambat serta dipenuhi dengan mekanisme ping-pong. Usai berdiskusi saya pun meminta kartu namanya.’’Maaf, kebetulan kartu nama saya sudah habis, tapi saya masih ada kartu nama lain,’’ katanya. Dia menunjukan kartu nama sebagai anggota sebuah Multi Level Marketing (MLM) asal Malaysia di bidang perhiasan serta pompa air.
Lalu, dia pun menceritakan pengalaman sebagai anggota MLM, kebetulan saya juga pernah aktif sebagai anggota MLM sebuah perusahaan kosmetik, sehingga diskusi kami ‘hidup’. Dia mengaku mendapat banyak manfaat, karena setiap kali dia dan istrinya berhasil menjual dia mendapatkan pembagian keuntungan serta bonus setiap bulan. Dia menunjukan pendapatan yang menggiurkan. Setiap bulannya dia mendapatkan bonus antara Rp. 2-3 juta.
Dari pengalaman di atas, sebenarnya saya ingin menceritakan bahwa, untuk mencari penghasilan tambahan tidak harus dengan cara korupsi, dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Masih banyak cara lainnya yang halal. Seperti halnya, pejabat pemkot di atas. Meskipun, gajinya tidak seberapa, tapi dia kreatif untuk mencari tambahan yang halal demi meningkatkan kesejahteraan hidup bersama dengan keluarganya. Dia juga tidak melalaikan tugas utamanya sebagai abdi negara yakni, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan jiwa.
Pengalaman saya di lapangan, masih banyak PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menyalagunakan kewenangannya untuk mencari ‘tambahan’. Khususnya kewenangan yang berkenaan dengan pelayanan publik, diantaranya, memperlambat pengurusan berkas perizinan pemakaian tanah (IPT) atau surat ijo, pelaksanaan pengukuran tanah, izin usaha, izin kependudukan, maupun pengurusan dokumen lainnya.
Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen untuk mangais ‘rezeki’. Tak jarang diantaranya, yang bertindak seperti makelar. Mereka menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu. Akibatnya, tugas utama untuk melayani masyarakat dilalaikan, karena PNS tersebut lebih mengutamakan kepentingan pengguna jasa yang berani bayar tinggi.
Saya menghargai upaya pemkot untuk memperbaiki pelayanan publik, dengan menyelengarakan pelayanan satu atap. Tapi, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan komitmen serta pengawasan yang tegas, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, di dalam pengurusan sebuah dokumen telah ditetapkan jangka waktu penyelesaiannya maksimal 15 hari. Akan tetapi, masih ada pengurusan yang melebihi jangka waktu tersebut. Sehingga, pemohon harus berinisiatif jemput bola, dengan mendatangi instansi terkait untuk menanyakan lebih lanjut perkembangan dokumennya atau digiring istilah di lapangan. Ya. Tentunya dengan mengeluarkan uang tambahan. Jadi percuma saja diadakan pelayanan satu atap, jika ujung-ujungnya masyarakat harus mendatangi instansi terkait.
Kemudian, masih adanya pungutan liar yang bernama ‘administrasi’ ditingkat Kelurahan maupun Kecamatan. Misalnya, pengurusan surat pengantar dari lurah untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih ada istilah administrasi atau sumbangan sukarela setengah memaksa. Mengapa setengah memaksa? Karena jika kita tidak memberi staf kelurahan enggan membawa berkas ke kepala lurah untuk ditandatangani.
Paradigma yang Salah
Seringkali orang ingin menjadi PNS, karena ingin cepat kaya dari ceperan-ceperan pada saat bekerja, atau orang yang mencari suami atau isteri yang menjadi PNS, katanya ibarat bersandar di kayu jati. Artinya, kalau kita memiliki isteri atau suami yang bekerja sebagai PNS, hidup kita sudah enak tinggal ongkang-ongkang kaki, uang sudah datang sendiri. Apalagi, menjadi PNS ditempat basah seperti lembaga peradilan, imigrasi, bea cukai dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun pelayanan publik lainnya. Atau, ingin menjadi PNS, karena kerjanya enak, enggak ngoyo (tidak perlu kerja keras) tahu-tahu naik jabatan. Perilaku ini biasa ditemui di dinas-dinas pemerintah kota atau kabupaten, pada jam-jam kerja dipergunakan untuk membaca koran, arisan, ngobrol, bahkan ada yang berkaraoke.
Paradigma di atas adalah paradigma yang salah, karena justru menjadi PNS kita mengemban tanggungjawab yang besar, yakni melayani masyarakat. Dalam bahasa inggrisnya to serve, melayani dan mengabdi. Meskipun gajinya kecil? Iya. karena hal itu sudah menjadi konsekuensi pilihan menjadi seorang PNS. Ibarat seorang biarawan, suster, biksu dan sukarelawan yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan sosial. Bagaimana PNS yang menjadikan alasan penghasilan yang kecil untuk melakukan korupsi? Itu sama aja tindak kejahatan. Apa bedanya dengan pencuri yang melakukan pencurian, karena alasan kesulitan ekonomi?
Perlunya pendidikan Entrepreneur
Karena itu diperlukan pendidikan mengenai kewiraswastaan bagi PNS beserta dengan keluarganya, sehingga para PNS dapat memiliki alternatif untuk mencari tambahan uang disamping gaji yang diperoleh. Misalnya, menjadi anggota Multilevel Marketing (MLM).
Dewasa ini banyak MLM yang bermunculan, mulai dari kosmetik, aksesoris pria dan wanita, perhiasan, obat-obatan hingga alat-alat elektronik. MLM-MLM tersebut yang menawarkan komisi dan bonus bagi anggotanya jika berhasil menjual produknya atau mencari anggota baru. Bahkan, memberikan potongan jika para anggotanya membeli untuk kepentingan pribadinya. Selain menjadi anggota MLM, ada juga alternatif lainnya seperti, marketing asuransi atau properti. Perkerjaan-pekerjaan tersebut tidak terikat oleh waktu dan dapat dilakukan dimana saja.
Atau, anda bisa mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti warung makan, warung peracangan (menjual kebutuhan hidup), warnet (warung internet) atau wartel (warung telekomunikasi), tempat pengetikan dan lainnya. Lebih jauh lagi, jika anda memiliki keahlian seperti di bidang bahasa, elektronik, maupun alat musik, anda bisa membuka tempat kursus sendiri.
Dengan pendidikan kewiraswastaan, mata dan hati para PNS tersebut dapat terbuka untuk mencari uang dengan cara yang halal, sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik di masa sekarang maupun masa depan dan memiliki harga diri diantara masyarakat. Ayo kamu pasti bisa PNS-ku!
